Penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Peran dari penegakan hukum di laut sangat vital untuk mencegah berbagai tindak kejahatan seperti illegal fishing, smuggling, dan juga terorisme laut. Namun, tantangan dalam menjalankan penegakan hukum di laut juga tidak bisa dianggap remeh.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut membutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan juga instansi terkait lainnya. Hal ini penting untuk menjaga koordinasi dan efektivitas dalam menindak tindak kejahatan di laut.
Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, menyatakan bahwa penegakan hukum di laut juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam melaporkan potensi tindak kejahatan yang terjadi di sekitar perairan mereka. “Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi yang bisa membantu kami dalam menjalankan penegakan hukum di laut,” ujar M. Zulficar Mochtar.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum di laut juga tidak bisa dianggap sepele. Masih banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta masalah koordinasi antar instansi terkait. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, penguatan kerjasama antara instansi terkait dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum di laut.
Dengan memperkuat kerjasama antar instansi terkait, melibatkan masyarakat dalam melaporkan potensi tindak kejahatan di laut, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan penegakan hukum di laut di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga, keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.