Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Laut sangat vital untuk menjaga keamanan dan ketertiban laut. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan satwa dilindungi merupakan ancaman serius bagi ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum di laut. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, pelaku tindak pidana laut dapat ditindak dengan efektif.”
Pemerintah perlu melakukan koordinasi antar lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, TNI AL, dan Kejaksaan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana laut. Selain itu, kerjasama dengan negara-negara tetangga juga sangat penting dalam memberantas kejahatan di laut.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Konservasi Laut, tindak pidana laut telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menegakkan hukum tindak pidana laut harus ditingkatkan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan, “Pemerintah akan terus memperkuat penegakan hukum di laut untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan melindungi ekosistem laut dari ancaman tindak pidana.”
Dengan peran pemerintah yang kuat dan komitmen yang tinggi, diharapkan penegakan hukum tindak pidana laut dapat menjadi lebih efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan di laut. Semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan LSM, juga perlu turut serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan laut.